} ?>
This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Kemlu Jalin Kerja Sama dengan UNIKOM Manfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi

​Plt. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Salman Al Farisi telah menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema “Diplomasi Poros Maritim Indonesia” (6/4).  Kegiatan yang merupakan kerja sama antara Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan (P2K2) Amerika dan Eropa, BPPK, Kemlu RI dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), bertempat di Auditorium UNIKOM, Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri sekitar 250 mahasiswa dan dosen dari program studi Hubungan Internasional, Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan.

Secara garis besar, kuliah umum membahas berbagai upaya diplomasi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, dalam mendukung visi Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Upaya diplomasi, sebagai salah satu dari lima pilar Poros Maritim Dunia, dilakukan untuk kepentingan Indonesia di sektor maritim, baik dari aspek kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan, diperjuangkan di segala tataran baik bilateral, regional, dan multilateral. Upaya diplomasi juga diarahkan untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim dan mendiseminasikan isu maritim di berbagai forum internasional, seperti ASEAN, East Asia Summit (EAS), dan IORA (Indian Ocean Rim Association).

Duta Besar Salman Al Farisi juga mengajak kalangan akademisi untuk ambil bagian dalam pencapaian visi tersebut, salah satunya, melalui penguatan SDM serta penelitian dan pengembangan di sektor maritim. Keunggulan UNIKOM sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan teknologi informasi dalam kurikulumnya, diharapkan dapat diarahkan untuk juga mendukung pengembangan sektor kelautan Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dari diskusi yang berlangsung, tampak antusiasme para mahasiswa untuk memahami lebih jauh visi Poros Maritim Dunia dan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan visi tersebut.

Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara BPPK, Kemlu RI dan UNIKOM tentang Kerja Sama Kemitraan di Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala Pusat P2K2 Amerika dan Eropa, Leonard F. Hutabarat, Ph.D dan Dekan FISIP, Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A. dengan disaksikan oleh Plt. Kepala BPPK Duta Besar Salman Al Farisi dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si.

Nota kesepahaman diharapkan dapat memperkuat engagement BPPK dengan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra dalam mengkaji dan mengembangkan kebijakan luar negeri.  Ruang lingkup kerja sama mencakup kegiatan bersama seperti seminar, lokakarya, kuliah umum dan Focus Group Discussion (FGD), pengkajian isu-isu internasional dan publikasi ilmiah, serta program magang bagi mahasiswa.

Sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam nota kesepahaman tersebut, pada tahun 2016, Pusat P2K2 Amerika dan Eropa dan FISIP UNIKOM akan mengembangkan model diplomasi ekonomi sebagai sebuah interactive tool yang dapat menggambarkan potensi pasar prospektif Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa.  Kerja sama pengkajian akan berlangsung selama 6 (enam) bulan dan seminar hasil akhir akan dilaksanakan pada bulan September 2016.  (Sumber: Pusat P2K2 Amerop BPPK)

Sumber: http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/Kemlu-Jalin-Kerja-Sama-dengan-UNIKOM.aspx

Ketika Kelompok Ahli Menyepakati Masa Depan ASEAN-Rusia

​”Kerja sama ekonomi dan perdagangan serta isu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara merupakan isu-isu signifikan dalam kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang perlu terus didorong di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kerja sama perdagangan dan investasi maupun akses pasar produk-produk ASEAN, khususnya Indonesia, serta isu bebas nuklir di kawasan perlu dan penting untuk menjadi rekomendasi visioner di dalam Laporan Kelompok Ahli, terlebih dalam rangka menuju kemitraan strategis ASEAN-Rusia,” demikian disampaikan oleh Staf Khusus Menlu RI untuk Isu-isu Strategis, Duta Besar Djauhari Oratmangun selaku Eminent Person Indonesia dan Ketua Delegasi RI pada pertemuan ke-3 Kelompok Ahli ASEAN-Rusia (ASEAN-Russia Eminent Persons Group) di Moskow, Rusia (6/4).

Selain kedua isu tersebut, beberapa isu pending yang pembahasannya cukup alot seperti konsep indivisibility security, kerja sama keamanan maritim, Laut Tiongkok Selatan, dan Global Movement of Moderates juga berhasil diselesaikan pada Pertemuan ke-3 Kelompok Ahli ini.

Pertemuan ke-3 Kelompok Ahli ASEAN-Rusia pada tanggal 6-7 April 2016, merupakan yang terakhir dalam rangkaian Pertemuan dimaksud, telah berhasil menyelesaikan berbagai rekomendasi visioner bagi penguatan kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia di masa yang akan datang, termasuk peningkatan kerja sama ASEAN-Rusia pada level kemitraan strategis. Salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah dengan menjajaki kemungkinan pembentukan mekanisme Track 2 untuk mengawal proses ini.

Laporan Kelompok Ahli, yang telah dibahas sejak bulan Januari lalu pada Pertemuan ke-1 di Vientiane maupun Pertemuan ke-2 di Siem Reap pada awal Maret lalu, kemudian disepakati dengan judul “ASEAN dan Rusia: Kemitraan Strategis Multidimensi Berorientasi Masa Depan” (ASEAN and Russia: a Future-Oriented Multidimensional Strategic Partnership“).

Usulan Indonesia lainnya terkait peningkatan kerja sama industri produk makanan, guna mendukung peningkatan nilai ekspor industri terkait ke Rusia serta pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal juga menjadi rekomendasi Kelompok Ahli ASEAN-Rusia yang kerja samanya perlu ditingkatkan lagi.

Di sela-sela Pertemuan, Delegasi juga melakukan kunjungan ke Irkut Corporation, salah satu perusahaan penerbangan Rusia yang memproduksi pesawat Su-30 Sukhoi dan pesawat jet penumpang seri MS-21, guna menjajaki peningkatan kerja sama di bidang perhubungan sebagai salah satu implementasi konkret rekomendasi Kelompok Ahli.

Laporan dan Rekomendasi Kelompok Ahli akan diserahkan kepada para Kepala Negara/Pemerintahan pada saat KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Rusia di Sochi, Rusia, pada tanggal 19-20 Mei 2016. (Sumber: Dit. MWAK)

Konferensi Tingkat Tinggi ke-13 Organisasi Kerja Sama Islam

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan diselenggarakan pada 10-15 April 2016 di Istanbul, Turki. KTT ini akan mengangkat tema “Unity and Solidarity for Justice and Peace” di saat di mana Dunia Islam sepatutnya bersatu dalam menjawab tantangan ke depan untuk memberikan solusi terbaik terhadap banyaknya permasalahan yang menggangu keadilan dan perdamaian yang sangat diharapkan oleh warga Muslim Dunia.

The Role of Institutions in International Relations

Course Description
The study of international relations is strongly influenced by the assumption of anarchy,i.e., that there is no central law enforcing authority in the international system. Absentsuch an authority, cooperation among states is hard. In anarchy, power, interests and theever-present possibility of violent conflict are the defining principles of relations amongstates. From this perspective, international institutions such as the United Nations andinternational law play at best a secondary – if not entirely epiphenomenal – role.However, the increasing globalization of political, economic and social processes seemsto challenge a strictly power-political understanding of international politics. States aremembers of an ever-growing number of international institutions (formal and informal),raising several questions: What role do institutions play in international politics? Why towhat ends do states use international institutions? Are institutions created, or do theyevolve? Do institutions meaningfully impact the behavior of states? If so, is the impact positive or negative?This seminar will critically examine the institutional features of international relations.The course is organized around three interrelated questions: (1) What are internationalinstitutions? (2) What role do they play in international politics and how do they work?Finally, the class will look into the question of (3) how international institutions comeabout, and how do they change? The class calls attention to the different forms thatinternational institutions take – ranging from regimes to formal organizations such as theUnited Nations or NATO. It explores how different institutions work by studying themechanism and processes through which they influence state behavior. This also meansthinking about inherent limitations, problems and pathologies that internationalinstitutions face. Finally, the class raises the issue of the possibilities, limits and agents ofchange in the international system. At each point, we will apply the theoretical toolsderived from the literature to case studies of different international institutions.